Puluhan tahun lalu, kenangan itu masih melekat jelas. Saat duduk di bangku semester satu Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara, seorang dosen mengajak kami ke perpustakaan universitas. Di salah satu ruangan gedung empat lantai itu, kami menonton sebuah film berjudul Oliver Twist, adaptasi dari karya Charles Dickens.
Film tersebut membuka mata tentang kerasnya kehidupan anak yatim di Inggris pada masa Revolusi Industri. Kemiskinan, eksploitasi, dan ketidakadilan sosial bukan sekadar menjadi latar cerita, melainkan bagian dari sebuah sistem yang seolah dilegalkan. Melalui perjalanan hidup Oliver di lorong-lorong kehidupan yang suram, jalanan London yang kejam, hingga dunia kriminal yang memerangkap—Dickens menghadirkan potret getir tentang kegagalan masyarakat dalam melindungi anak-anak miskin dan rentan.
Latar cerita yang berlangsung pada masa Revolusi Industri di Eropa itu erat kaitannya dengan struktur kelas sosial. Pada periode inilah istilah borjuis dan proletar mengemuka. Pemilik pabrik, pengusaha, serta investor yang menguasai alat-alat produksi dikenal sebagai kaum borjuis. Sementara itu, kaum proletar merupakan kelompok terbesar dalam masyarakat yang tidak memiliki apa pun selain tenaga, yang harus dijual demi sekadar bertahan hidup.
Dalam konteks zaman sekarang, diksi “proletar” memang jarang digunakan secara langsung di ruang publik. Namun, maknanya tetap hidup dan hadir dalam berbagai istilah baru yang terdengar lebih netral dan teknokratis. Kita akrab dengan sebutan buruh, pekerja outsourcing, pekerja informal, freelancer, gig worker, atau mitra. Sederet diksi tersebut muncul seiring berkembangnya era digital, tetapi sejatinya tidak mengubah makna dasar: kelompok terbesar dalam masyarakat yang tidak memiliki apa pun selain tenaga—atau sedikit kompetensi—dan kehidupannya tetap berada di bawah kendali pemilik modal besar.
Jika dahulu eksploitasi tampak kasar dan terang, hari ini ia kerap hadir dengan wajah yang lebih halus. Istilah “fleksibilitas”, “kemitraan”, dan “gig economy” sering menjadi bungkus manis dari ketidakpastian. Jam kerja yang tak menentu, pendapatan yang fluktuatif, serta jaminan sosial yang kabur menjelma menjadi keseharian. Kaum proletar modern mungkin tampak bebas menentukan waktu, tetapi sesungguhnya terikat oleh algoritma dan target yang tak kalah menekan.
Namun, satu hal tetap sama: perjuangan. Dulu, kaum proletar bersatu melalui serikat, mogok kerja, dan demonstrasi. Kini, perlawanan menemukan bentuk-bentuk baru—mulai dari advokasi digital, komunitas pekerja, hingga gerakan literasi yang menumbuhkan kesadaran akan hak-hak dasar. Kesadaran kelas tidak lagi hanya berteriak di jalan, tetapi juga beredar di ruang-ruang daring dan tumbuh dalam diskusi akar rumput.
Kaum proletar, dulu dan sekarang, adalah cermin dari zamannya. Mereka berubah mengikuti teknologi dan sistem ekonomi, tetapi inti persoalannya tetap sama: keadilan, martabat, dan hak untuk hidup layak. Selama ketimpangan masih menganga, kisah kaum proletar akan terus ditulis—bukan semata sebagai catatan penderitaan, melainkan juga sebagai cerita tentang harapan dan perlawanan yang tak pernah padam.
Hidup buruh!
Hidup petani!
Hidup ojol!
Hidup mahasiswa!
Hidup kaum miskin kota!
Hidup rakyat!
Salam Literasi!